KlatenUp – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hari ini diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (12/4) malam. Ahok diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi atas pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Dalam pemeriksaan ini Ahok mengaku dicecar 50 pertanyaan selama 12 jam yakni sejak pukul 9.10 WIB. Dengan mengenakan kemeja batik coklat, Ahok keluar dari ruang pemeriksaan KPK pukul 21.25 WIB.
“Ngecek yang ulang-ulang. Pokoknya semua ada pertanyaan total 50 (pertanyaan) macam-macam,” kata Ahok seperti dikutip dari JPNN usai diperiksa KPK, Selasa (12/4) malam.
Dalam keterangannya kepada wartawan Ahok membenarkan jika yang menetapkan nilai jual objek pajak adalah kepala daerah pada 2013 yang saat itu masih dijabat Joko Widodo. Namun dirinya menegaskan hal ini tidak ada hubungannya dengan Jokowi dan tidak perlu BPK meminta keterangan Jokowi.
Ketika ditanya mengenai perbedaan NJOP tersebut, Ahok menolak menjelaskan karena hal tersebut menurutnya telah masuk dan dicatat oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan.
Dalam dugaan kasus korupsi pembelian lahan milik RS Sumber Waras ini, Pemprov DKI Jakarta membeli dengan harga NJOP kawasan Jalan Kyai Tapa senilai Rp 20 juta. Namun BPK menyebutkan jika seharusnya NJOP yang digunakan adalah harga NJOP yang sesuai dengan zonasi yaitu kawasan Jalan Tomang Utara seharga Rp 7 juta. BPK memperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 191 miliar.
Ahok mengungkapkan jika BPK meminta kepada Pemprov DKI untuk membatalkan transaksi beli rumah sakit. Namun menurutnya hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukannya. Hal ini karena proses pembelian tanah dilakukan dengan terang dan tunai dan jika dibalikkan maka berarti harus jual kembali.
“Kalau jual balik, mau tidak Sumber Waras beli harga baru? Kalau pakai harga lama kerugian negara, itu saja,” ungkap Ahok.
