VIVAnews – Gelar kesatria yang disandang Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Inggris menjadi topik pembicaraan warga Sulawesi Utara. Gelar kehormatan itu seharusnya dianggap sebagai tagihan pekerjaan rumah presiden untuk menyelesaikan berbagai persoalan.
Tokoh masyarakat di Sulawesi Utara, Herry Tombeng yang duduk sebagai Anggota Komisi I DPRD Provinsi menanggapi gelar yang disandang SBY tak patut diberikan Pemrintah Kerajaan.
“Entah dari segi dan sisi mana penilaian Pemerintah Kerajaan Inggris dan Ratu Elizabeth II memberi gelar kepada Presiden SBY,” kata Herry yang merupakan politisi dari Partai Gerindra, Kamis, 1 November 2012.
Herry menilai, Presiden Yudhoyono belum mampu menyelesaikan sejumlah persoalan di negara sendiri. Satu bidang yang menjadi perhatian adalah masalah keamanan seperti meletusnya bentrok berdarah di Lampung dan Poso. “Sampai detik ini belum tuntas” ujarnya.
Penilaian senada disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Minahasa Utara, Marco Sarjan Maramis. Menurutnya, kesatria merupakan gelar yang biasanya identik dengan berani dan juga pahlawan.
Tanpa mengurangi kebanggaan terhadap penghargaan yang diberikan Inggris, Marco justru menganggap gelar itu menjadi pekerjaan rumah bagi presiden.
“Apa bisa kesatria itu menyelesaikan persoalan-persoalan di negeri Indonesia ini” katanya.
Seperti diberitakan, Presiden Yudhoyono hari ini menerima gelar kehormatan Honorary Knights Grand Cross of the Order of the Bath dari Ratu Elizabeth II. Presiden disambut hangat oleh ratu Inggris beserta para anggota keluarga kerajaan dan pejabat tinggi Inggris di Istana Buckingham, London.
Namun, beberapa kilometer dari istana, kunjungan SBY itu disambut aksi unjuk rasa para aktivis. Menurut kantor berita Reuters, unjuk rasa berlangsung di dekat kantor perdana menteri Inggris di jalan Downing Street London, atau berjarak cukup jauh dari Istana Buckhingham, tempat sambutan resmi kepada Presiden Yudhoyono pada Rabu waktu setempat. Para aktivis meneriakkan yel-yel bahwa SBY harus bertanggungjawab atas sejumlah penganiayaan di negerinya, seperti yang terjadi di Papua.
Mereka pun mengritik sikap Inggris, yang mengabaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia demi kepentingan bisnis.
Sumber: http://dunia.news.viva.co.id/news/read/364181-bergelar-kesatria–sby-justru-punya-pr-baru