Orang Sakit Jiwa kok Suruh Milih Gubernur?

 Berita

Klaten Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Klaten menemukan ada 8.715 nama bermasalah dalam data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2013.

Ketua Panwaslu Kabupaten Klaten, Suharno, mengatakan dari sekian temuan nama yang bermasalah namun masih terdaftar sebagai pemilih itu di antaranya meninggal dunia, 5.453 orang, KTP ganda 2.050 orang, warga baru belum terdaftar 459 orang, sakit jiwa 168 orang, TNI/Polri 168 orang, menikah belum terdaftar 161 orang, usia 17 tahun 110 orang, dan tidak bisa diverifikasi karena tempatnya kena gusur 146 orang.

Data itu masih sementara. Dari hasil temuan itu nanti juga sebagai bahan untuk mencocokkan saat daftar pemilih sementara (DPS) diumumkan, ujar Suharno saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (1/2).

Suharno mengatakan, persoalan klasik yang biasa timbul dalam setiap pemilihan yakni warga yang sudah meninggal dunia namun masih terdaftar sebagai pemilih.

Rata-rata masyarakat enggan melaporkan anggota keluarganya yang meninggal ke pemerintah desa. Untuk temuan kali ini, mereka yang meninggal dunia sudah dua tahunan silam, ujarnya.

Di sisi lain, selama proses pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan pengawas, saat ini sudah ada 150 ribu data yang sudah masuk dari total yang diprediksi sekitar 300 ribuan.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten masih terus melakukan Coklit pemilih pada Pilgub Jateng. Terdapat 1.136.865 jiwa yang namanya akan diverifikasi menjadi DPS.

Anggota KPU Kabupaten Klaten dari Divisi Pemilihan, Muhammad Ismail, mengatakan hingga saat ini proses Coklit yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sudah mencapai 77 persen. Sedangkan batas waktu untuk Coklit daftar pemilih hingga 4 Februari mendatang.

Waktu yang tersisa ini akan digunakan semaksimal mungkin dalam melakukan pendataan terhadap warga yang sudah memiliki hak suara, ujar Ismail.

Sumber: http://www.timlo.net/baca/60564/orang-sakit-jiwa-kok-suruh-milih-gubernur/